◆ Kenapa Isu Teknologi Digital Jadi Sorotan
Indonesia sedang berada di fase krusial dalam mengelola dua sektor penting sekaligus: regulasi konten digital dan penguatan industri pariwisata. Di era serba cepat, masyarakat semakin bergantung pada teknologi digital untuk informasi, hiburan, hingga transaksi sehari-hari. Namun, arus informasi yang begitu deras sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan disinformasi. Akibatnya, masyarakat terpolarisasi, mudah termakan hoaks, dan muncul keresahan sosial.
Pemerintah tidak bisa lagi menutup mata. TikTok, Meta, dan platform digital besar lain dipanggil untuk bertanggung jawab atas penyebaran konten berbahaya. Bagi pemerintah, langkah ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut stabilitas nasional, keamanan politik, hingga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Regulasi ini juga menjadi bagian penting dalam strategi keamanan digital Indonesia.
Sementara itu, sektor pariwisata yang baru bangkit pasca pandemi dihadapkan pada tantangan lain: prosedur kedatangan turis yang berbelit. Wisatawan sering mengeluhkan formulir imigrasi, bea cukai, dan kesehatan yang harus diisi satu per satu. Menyadari hal ini, pemerintah meluncurkan All-Indonesia app, sebuah platform digital terintegrasi yang menyatukan seluruh prosedur kedatangan turis dalam satu aplikasi. Dengan cara ini, wisatawan internasional diharapkan merasa lebih mudah, cepat, dan nyaman saat masuk ke Indonesia.
◆ All-Indonesia App: Digitalisasi Proses Kedatangan Wisatawan
All-Indonesia app resmi diberlakukan sejak awal September 2025. Aplikasi ini dirancang untuk memangkas kerumitan birokrasi di bandara dan pelabuhan internasional. Jika sebelumnya wisatawan harus mengisi berbagai formulir berbeda, kini cukup melalui satu aplikasi digital.
Isiannya meliputi: kartu kedatangan imigrasi, deklarasi bea cukai, form kesehatan, hingga data karantina jika dibutuhkan. Semua dikompilasi dalam satu QR code yang bisa ditunjukkan saat tiba. Implementasi awal dilakukan di bandara internasional utama seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, serta enam pelabuhan internasional di Batam.
Bagi wisatawan, manfaatnya sangat terasa: tidak perlu lagi antre lama, tidak bingung mencari formulir kertas, dan lebih hemat waktu. Di sisi pemerintah, data yang masuk bisa langsung terintegrasi ke sistem imigrasi dan bea cukai sehingga mempercepat proses pemeriksaan.
Namun, keberhasilan aplikasi ini bergantung pada beberapa faktor. Pertama, kesiapan infrastruktur digital di bandara. Kedua, literasi digital wisatawan—tidak semua turis terbiasa mengisi aplikasi online. Ketiga, keamanan data pribadi, karena aplikasi ini menyimpan informasi sensitif seperti identitas dan catatan kesehatan.
◆ Regulasi Konten Disinformasi: Tekanan ke Platform Media Sosial
Selain meluncurkan aplikasi digital, pemerintah juga fokus menekan platform media sosial besar untuk bertanggung jawab atas disinformasi. TikTok dan Meta mendapat sorotan utama karena dinilai sering menjadi jalur penyebaran konten provokatif.
Disinformasi terbukti punya dampak besar di Indonesia. Dalam beberapa kasus, video lama disebarkan kembali dengan narasi baru hingga memicu protes di jalan. Ada pula konten deepfake yang memanipulasi wajah pejabat untuk menciptakan kebingungan publik. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu kerusuhan lebih besar.
Pemerintah kini menuntut perusahaan-perusahaan teknologi itu memperkuat moderasi konten. Sistem otomatis berbasis AI harus diperbarui agar mampu mendeteksi video palsu, ujaran kebencian, dan hoaks dalam hitungan menit. Jika tidak, ancaman sanksi nyata: mulai dari denda hingga penangguhan izin operasi.
Beberapa platform bahkan diminta menghentikan fitur tertentu. TikTok, misalnya, sempat diminta menonaktifkan fitur siaran langsung (live) di Indonesia setelah muncul aksi protes yang dipicu konten viral. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak akan ragu melakukan intervensi bila platform gagal mengendalikan konten.
◆ Dampak Kebijakan Digital bagi Publik dan Wisatawan
Dua kebijakan ini—regulasi konten digital dan All-Indonesia app—meski terlihat berbeda sektor, sebenarnya punya dampak yang saling melengkapi. Keduanya mencerminkan arah baru Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang aman sekaligus ramah pengguna.
Bagi wisatawan, All-Indonesia app memberi kesan modern dan efisien. Proses imigrasi yang dulu melelahkan kini lebih praktis. Hal ini berpotensi meningkatkan citra Indonesia di mata turis asing, khususnya generasi muda yang sudah terbiasa dengan solusi digital.
Bagi pengguna internet dalam negeri, regulasi konten bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Jika berhasil menekan laju disinformasi, masyarakat akan lebih terlindungi dari polarisasi politik dan keresahan sosial. Keamanan digital pun akan meningkat, membuat masyarakat merasa lebih tenang saat menggunakan media sosial.
Namun, ada risiko yang harus diwaspadai. Digitalisasi kedatangan bisa memunculkan masalah akses bagi turis yang kurang terbiasa dengan teknologi. Sementara itu, regulasi konten bisa menimbulkan kekhawatiran soal kebebasan berekspresi jika dilakukan terlalu ketat. Tantangan pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan.
◆ Pandangan Pengamat dan Publik
Kalangan pengamat kebijakan menilai langkah pemerintah wajar, mengingat disinformasi sudah sering memicu kerusuhan sosial. Mereka mendukung regulasi konten asal kriterianya jelas dan transparan. Sebaliknya, aktivis kebebasan berekspresi memperingatkan agar regulasi tidak dijadikan alat untuk membungkam kritik.
Dalam konteks pariwisata, pelaku usaha seperti hotel, agen travel, dan operator bandara menyambut baik All-Indonesia app. Bagi mereka, aplikasi ini bisa mempercepat layanan dan meningkatkan kepuasan turis. Tapi mereka juga menuntut pemerintah menyediakan pelatihan teknis agar sistem berjalan mulus tanpa mengganggu operasional.
Masyarakat umum menunjukkan sikap campuran. Banyak yang merasa terbantu dengan kebijakan digital, tetapi ada pula yang khawatir tentang keamanan data. Wajar, karena kasus kebocoran data pribadi sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Isu privasi ini menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah.
◆ Kesimpulan dan Harapan
Kesimpulan:
All-Indonesia app dan regulasi konten disinformasi adalah dua terobosan digital besar Indonesia di tahun 2025. Aplikasi ini mempermudah kedatangan wisatawan, sementara regulasi konten menjaga stabilitas sosial dari ancaman hoaks. Kedua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia serius melangkah ke arah modernisasi digital, meski tantangan soal privasi, literasi digital, dan kebebasan berekspresi tetap ada.
Harapan:
Ke depan, pemerintah perlu mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan independen perlu dilibatkan agar kebijakan digital tidak disalahgunakan. Infrastruktur teknologi harus terus diperkuat, sementara perlindungan data pribadi dijadikan prioritas utama. Dengan kombinasi kebijakan yang seimbang, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekosistem digital yang aman sekaligus ramah bagi wisatawan.
Referensi
-
Reuters – Indonesia urges TikTok, Meta to act against harmful online content
-
The Economic Times – Indonesia introduces single digital arrival platform for tourists
